Anita Manua
JAKARTA - Inilah bukti nyata jika calon bupati (Cabup) Karo 2024, Abetnego Tarigan bukanlah figur berspesifikasi yang 'kaleng-kaleng', seperti yang diisukan sejumlah pasukan siber dan akun anonim medsos.
Kali ini, Abetnego Tarigan yang masih menjabat sebagai Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP), kembali memfasilitasi pengurus Bank Sampah GBKP untuk dipertemukan dengan Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 (PSLB3), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rosa Vivien Ratnawati belum lama ini di Jakarta.
Dipertemuan tersebut, membicarakan persoalan sampah di Kabupaten Karo yang belum dapat ditangani secara efektif oleh Pemda. Kondisi sampah yang tak terkelola, telah menciptakan area perkotaan dan kawasan pemukiman warga menjadi terlihat kumuh.
Terungkap, masalah sampah di Karo dipengaruhi dengan praktek kehidupan keseharian ditengah masyarakat. Begitu juga dengan ketiadaan sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi dan holistik atau menyeluruh.
Bahkan, informasi dari pihak kementerian. Kabupaten Karo belum memasukkan data dan informasi terkait sampah ke Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN). Sehingga menjadi indikator kuat, bahwa Kabupaten Karo tidak melihat persampahan sebagai isu strategis.
Padahal, kesehatan masyarakat menjadi syarat mutlak untuk pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Sebab, sampah yang tidak tertangani dengan benar dapat menjadi sumber pencemaran, baik di darat maupun perairan.
Sementara ditengah pertemuan, Pdt Mira Sinulingga mengungkapkan, jika BSU GBKP yang berkolaborasi dengan Yayasan Perjuangan Bumi Turang telah mengambil inisiatif dengan mengembangkan 41 Bank Sampah Unit (BSU) meliputi 2 sekolah, 3 dilembaga GBKP dan 36 unit di beberapa desa serta 1 Bank Sampah Induk di Kabanjahe.
"Ini merupakan respon gereja menjawab persoalan konkrit sampah ditengah masyarakat. Perkembangan positif, dari yang sudah ada Bank Sampah di desa. Sudah mulai memiliki kesadaran dalam mengumpulkan sampah untuk dijadikan potensi ekonomi telah berkembang di setiap desa, " ujarnya didampingi Bani Sinuhaji perwakilan Bank Sampah GBKP dan Lidia Simarmata dari Bank Sampah Unit Desa Pangambatan, Kecamatan Merek.
Namun disisi lain, kata dia, masih banyak tantangan seperti ketersediaan alat angkut dan kecukupan gudang penampung. Selain itu, dibutuhkan pengembangan satu sistem yang terintegrasi untuk menciptakan ekosistem pengelolaan sampah yang handal dan berkelanjutan.
"GBKP sudah mengambil peran dalam menjaga lingkungan dengan berupaya kreatif merawat lingkungan melalui program pelayanan Bank Sampah. Namun, gereja akan lebih maksimal melakukan pelayanan jikalau berkolaborasi dengan pemerintah setempat untuk percepatan dan perkembangan pelayanan. Inilah yang menjadi harapan gereja, " urainya.
Menanggapi hal tersebut, Dirjen PSLB3 KLHK, Rosa Vivien Ratnawati akan mendukung penguatan kapasitas dan pengembangan sistem pengelolaan bank sampah GBKP. Untuk itu, pihaknya akan menurunkan tim yang bekerjasama dengan Bank Sampah Bersinar asal Bandung.
"Bank Sampah Bersinar merupakan salah satu yang sukses di Indonesia dan teruji. Selain itu, KLHK juga berkomitmen membantu Bank Sampah GBKP dalam mengembangkan program. Untuk akses pendanaannya dari Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), " jelas Rosa.
Disela-sela pertemuan, Dirjen PSLB3 memberikan "oleh-oleh" kepada Bank Sampah GBKP berupa satu unit kendaraan untuk mengangkut sampah di desa.
Untuk diketahui, pertemuan tersebut difasilitasi Abetnego Tarigan, usai dirinya menerima penghargaan dari Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko.
(Anita Theresia Manua)
